Anggota DPR mempertanyakan bagaimana kesiapan kanwil dan Kemenag kabupaten kota provinsi Kalimantan, Balikpapan menghadapi pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengusulkan, agar kedepan Jemaah Haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah, bukan Kota Madinah.

Anggota Timwas Haji DPR, Yandri Susanto, meminta Pemerintah memasukkan poin-poin hukuman (denda) dalam kontrak kerja dengan penyedia layanan haji (Masyariq) untuk pelayanan haji ke depannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi proses penyelenggaraan ibadah haji 2023.